Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang menunggu hasil final konversi data P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) Badan Pusat Statistik (BPS). Konversi yang masih diperlukan adalah menyesuikan data hasil P4B dengan jumlah daerah yang mutakhir setelah adanya sejumlah daerah hasil pemekaran. Hal itu diperlukan karena untuk pelaksanaan P4B BPS berpatokan pada data bahwa jumlah kabupaten/kota adalah 393 dan jumlah kecamatan 4.948, sedangkan KPU (untuk perencanaan Pemilu 2004) menggunakan pegangan jumlah kabupaten 416 dan kecamatan 5.056. Ini berarti ada 23 Kabupaten/Kota dalam pendataan blok sensusnya dimasukkan ke dalam kabupaten/kota induk. Karena itulah KPU meminta BPS untuk melakukan konversi tersebut.
Atas dasar itu, supaya tidak menimbulkan persoalan baru dalam menata administrasi kependudukan di kemudian hari, KPU, BPS, dan Depdagri akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pensahan jumlah pemilih terdaftar dan penduduk sebagai hasil pelaksanaan P4B. Diyakini dasar legitimasi P4B menjadi sangat kuat.
Sebagaimana diumumkan Direktur Sistem Informasi Kependudukan BPS Agus Suherman dalam rapat bersama Wakil Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dan jajaran Depdagri, sampai 9 Juli lalu, pengolahan hasil P4B menunjukkan bahwa dari 213.012.817 penduduk Indonesia yang telah didata, 142.000.907 termasuk dalam kelompok pemilih. Ini berarti sama dengan 66,67%. Angka tersebut belum merupakan angka final. Menurut Agus Suherman, jumlah pemilih sebanyak itu diperoleh dari 30 provinsi de facto dan 393 Kabupaten/Kota.
Dengan adanya perbedaan data mengenai jumlah kabupaten dan kecamatan, serta desa, bukan berarti ada kabupaten atau kecamatan dan desa yang belum didata. Tetapi pemilahannya menurut wilayah belum mengikuti peta wilayah administratif yang baru. Dengan kata lain yang masih harus dilakukan oleh BPS, sebagaimana yang diminta KPU, adalah menyesuaikan distribusi penduduk dan pemilih menurut peta wilayah administratif yang baru, yaitu 416 kabupaten dan 5.056 kecamatan.

Sampai September 2003.
Selain data KPU masih ada satu sumber lagi yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Data Depdagri juga menjadi faktor pertimbangan karena di departemen inilah pemekaran wilayah diproses (bersama DPR), dan proses pemekaran itu masih berlangsung hingga saat ini. Menurut data Depdagri saat ini jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia ada 438 dan diperkirakan masih akan bertambah menjadi 441. Jadi akan ada pertambahan 25 lagi dari data KPU.
KPU menggunakan angka 416 sebagai dasar perencanaan karena jumlah itulah yang sudah mempunyai perangkat pemerintahan seperti bupati/walikota dan DPRD. Dalam kaitan dengan pemekaran ini KPU telah mengadakan pembicaraan dengan Depdagri bahwa KPU hanya bisa menunggu hasil perkembangan pemekaran ini sampai September mendatang. Jumlah kabupaten/kota yang pada September nanti sudah punya perangkat itulah yang akan dijadikan pegangan KPU untuk menyusun berbagai keperluan Pemilu 2004.

Akan Terus Diperbarui.
Menurut Agus Suherman, dari 30 provinsi yang pelaksanaan P4B-nya sudah selesai, masih 5 provinsi yang belum mencapai target 100%, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 64,30%, Provinsi DKI Jakarta 99,46%, Provinsi Kalimantan Selatan 98,96%, Provinsi Maluku 92,05% dan Provinsi Papua 90,16%.
Untuk seluruh Indonesia, masih tersisa 1% penduduk yang belum selesai didata oleh BPS. BPS berjanji data itu sudah akan rampung bulan September mendatang, saat daftar pemilih sementara diumumkan oleh KPU. Dalam hubungannya dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, data hasil P4B akan semakin lengkap dan terus diperbarui oleh KPU dan BPS. Masih tersisanya 1% data penduduk yang belum tercakup oleh BPS disebabkan oleh banyak faktor antara lain data blok sensus yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, perpindahan penduduk tanpa melapor ke RT/RW setempat, tidak ada KTP sebagai penduduk tetap, faktor ketidakamanan di daerah konflik seperti NAD serta akibat pemekaran Kabupaten/Kota.
Banyak kendala yang dialami oleh BPS selama melaksanakan P4B. Misalnya di Kabupaten Nias (Sumut) ada dua desa yang tidak mau sama sekali didaftar petugas P4B tanpa alasan yang jelas. Lagi pula banyak data variable yang ditanyakan dalam formulir P4B seperti nama orang tua, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, agama, golongan darah, tidak diisi oleh anggota masyarakat.
Selama ini pengolahan data oleh BPS dilakukan dengan scanner dengan dua shift kerja, yaitu shift siang dan malam selama 24 jam.
Paling lambat bulan September 2003 daftar pemilih sementara akan diumumkan oleh KPU. Dirjen Minduk Depdagri menambahkan bahwa bulan ini Depdagri akan segera mendata jumlah pengungsi asal Timor Timur.

Dampaknya ke Anggaran.
Dengan jumlah pemilih yang demikian besar dan di luar perkiraan KPU (sebelumnya KPU memprediksikan jumlah pemilih hanya 130 juta), maka akan membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Pertama, membengkaknya anggaran penyelenggaraan Pemilu. Kedua, KPU akan kesulitan menetapkan daerah pemilihan Ketiga, jumlah TPS, kertas suara, petugas TPS dan jumlah kotak suara akan bertambah.
(R4/Redaktur)