JAKARTA--MIOL: Sebanyak 19 pengurus dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membicarakan kemungkinan
diadakannya muktamar luar biasa (MLB) karena merasa tidak puas atas
hasil Muktamar V PPP pada 20-23 Mei 2003. "Pertemuan dilakukan
14-15 Juni di Bali," ungkap Ketua DPW PPP Yogyakarta H Fauzi AR,
yang menggagas MLB, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu.
Fauzi tidak puas terhadap Muktmamar V karena proses penetapan
kepengurusan cacat hukum, karena pengurus DPP PPP diisi orang yang
tidak mempunyai integritas dan bermasalah, serta laporan keuangan
yang tidak tuntas.
Formulir dukungan terhadap gugatan MLB PPP telah dikirimkan
kepada 880 orang ketua dan sekretaris DPW dan dewan pimpinan cabang
(DPC) seluruh Indonesia pada 17 Juni 2003. Berdasarkan anggaran
dasar partai tersebut MLB dapat terlaksana jika mendapat dukungan
lebih seperdua DPW dan lebih seperdua DPC.
Fauzi mengatakan, jika Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan pendukungnya
menghambat proses penyelenggaraan MLB, maka MLB akan tetap
dilaksanakan selambat-lambatnya Agustus 2003 dengan atau tanpa
keikutsertaan Hamzah Haz dan pendukungnnya.
Fauzi mengatakan, beberapa pengurus DPP PPP menimbulkan masalah.
Misalnya Habil Marati yang kini menjabat Bendahara PPP, katanya,
dahulu pernah dipecat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Pakar PPP
karena telah melakukan tindakan indisipliner partai.
Selain itu, Fauzi juga mempermasalahkan Sekretaris Umum Yunus
Yosfiah dan Ketua Andi Ghalib yang baru saja bergabung dengan PPP.
Figur Andi Ghalib yang mantan jaksa agung tersebut dianggap Fauzi
tidak populer dalam era reformasi.
Fauzi mengatakan, kaderisasi di partai juga tidak jalan. "Banyak
kader punya integritas dan menunjukkan loyalitas, tapi sekjennya
orang baru (Yunus) orang yang belum pernah menunjukkan kontribusi.
Ini menunjukkan regenerasi gagal total," katanya.
Laporan keuangan
Mengenai laporan keuangan, Fauzi mengatakan, pada 2002 DPP PPP
telah mengeluarkan uang sebesar Rp5 miliar namun tidak ada
pertanggungjawaban.
Selain itu ia juga mempermasalahkan pemalsuan 189 nama daftar
donatur PPP untuk dana kampanye Pemilu 1999 yang dilaporkan DPP PPP
kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp14 miliar.
Ia juga disebutkan sebagai salah satu donatur, padahal Fauzi
merasa tidak pernah melakukannya.
Fauzi mau melakukan islah asal orang-orang yang tidak mempunyai
integritas dibuang jauh-jauh dari pengurus partai dan memasukkan
orang yang mempunyai integritas.
Fauzi menyatakan tidak ingin partai dimasuki oleh orang-orang
yang hanya menjadikan PPP sebagai kendaraan politiknya. "Ini
membahayakan PPP," katanya.
Ia memberi waktu kepada Hamzah Haz selama satu hingga dua minggu
ini untuk memberikan jawaban. Jika tanggapan tidak memuaskan, Fauzi
bahkan mengancam akan melaporkan ke Mabes Polri dan KPU mengenai
pencantuman namanya sebagai salah satu donatur dana pemilu.
"Hal itu bisa menyebabkan partai tersebut akan didiskualifikasi
sebagai peserta pemilu," kata Fauzi seraya menambahkan, jika partai
didiskualifikasi maka orang-orang yang ingin menggunakan partai itu
sebagai kendaraan politik akan gigit jari.
Sementara itu, Rabu sore ini DPP PPP menggelar rapat untuk
membahas 'ancaman' Fauzi dan kawan-kawannya tersebut. (Ant/Ol-01) |