Make your own free website on Tripod.com

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 172 TAHUN 2003

 

TENTANG

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

 

Menimbang          : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang organisasi dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara;

 

Mengingat             : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.  Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

 

Memperhatikan    : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 4 April 2003;

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan        : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

a.  Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;.

c.  Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu;

d.  Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya masing-masing disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU;

e.  Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masi ng disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemilihan umum di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan di Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Umum;

f.   Tempat Pemungutzin Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;

g.  Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri; dan

h.  Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

 

BAB 11

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 2

 

 

(1)   Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.

 

(2)   PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.

 

(3)   KPPS dibentuk oleh PPS.

 

Pasal 3

 

(1)   PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan.

(2)   PPS berkedudukan di desa/kelurahan,

(3)   KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

 

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

 

Pasal 4

 

Tugas dan wewenang PPK adalah :

a.  mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

b.  menerima saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;

c.  menerima utusan yang mewakili pengawas Pemitu dan pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat Kecamatan;

d.  menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

e.  membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu.

 

Pasal 5

 

Tugas dan wewenang PPS adalah :

a.  melakukan pendaftaran pemilih;

b.  mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih;

c.  mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;

d.  menerima perbaikan daftar pemilih;

e.  mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;

f.   menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

g.  menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS;

h.  membentuk KPPS;

i.   melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada PPK;

j.   menerima saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;

k.  menerima utusan yang mewakiii pengawas Pemilu dan pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan;

1.  menyerahkan I (satu) eksemplar berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK;

m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS  dalam wilayah kerjanya; dan

n.  membantu tugas PPK.

 

Pasal 6

 

Tugas dan wewenang KPPS adalah:

a.  melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di TPS;

b.  menerima surat suara dan alat perlengkapan yang diperiukan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;

c.  mengatur penyampaian surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;

d.  menerima saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;

e.  menerima utusan yang mewakiii pengawas Pemilu dan pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat kecamatan;

f.   mengatur para pemilih memasuki TPS; dan

g.  membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

 

Pasal 7

 

(1)   Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b.         b.         4 (empat) orang anggota.

(2)   Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

(3)   Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul camat.

 

Pasal 8

 

(1)   Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang ditunjuk camat.

(2)   Sekretariat PPK, terdiri dari :

a.  1 (satu) orang sekretaris;

b.  1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;

c.  1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan; dan

d.  1 (satu) orang staf sekretariat urusan logistik Pemilu;

 

(3)   Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul PPK.

 

Pasal 9

 

(1)   Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, terdiri dari :

a.  1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b.  2 (dua) orang anggota.

(2)   Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

(3)   Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/kepala kelurahan.

 

Pasal 10

 

(1)   Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Desa/Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa/kepala kelurahan.

(2)   Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, serta urusan tata usaha dan keuangan.

 

Pasal 11

 

(1)   KPPS dibentuk dengan keputusan PPS.

(2)   Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

a.  1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b.  6 (enam) orang anggota.

(3)   Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

(4)   Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

 

Pasal 12

 

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

 

Pasal 13

 

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

a.  warga negara Republik Indonesia;

b.  berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;

c.  berdomisili di wilayah keda PPK, PPS dan KPPS;

d.  terdaftar sebagai pemilih; dan

e.  tidak menjadi pengurus partai politik.

 

Pasal 14

 

(1)   Masa tugas PPK dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum   hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

(2)   Masa tugas PPS dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum  hari pemungutan suara, dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

(3)   Masa tugas KPPS dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum  hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

 

Pasal 15

 

(1)   Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

(2)   Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

(3)   Masa tugas sekretaris PPK, staf sekretariat PPK dan PPS untuk urusan tata usaha dan keuangan dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

 

BAB V

TATA KERJA

 

Bagian Pertama

PPK

 

Pasal 16

 

(1)   Tugas ketua PPK adalah:

a.  memimpin kegiatan PPK;

b.  mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c.  mengawasi kegiatan PPS;

d.  mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e.  menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;

f.   menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya               2 (dua) orang anggota           PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;

g.  menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir;

h.  melaksanakan kegiatan lain yang dipandang            perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2)   Tugas anggota PPK adalah:

a.  membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;

c.  melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d.  memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

(3)   Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

 

Pasal 17

 

(1)   Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam rapat PPK;

(2)   Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;

(3)   Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;

(4)   Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

 

Pasal 18

 

(1)   Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

(2)   Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 19

 

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan

pendapat dan saran dalam rapat.

 

Pasal 20

 

(1)   Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(2)   Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 21

 

(1)   Tugas sekretaris PPK adalah :

a.  membantu pelaksanaan tugas PPK;

b.  memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;

c.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d.  memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

 

Pasal 22

 

(1)   Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2)   Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala    urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK.

(3)   Staf sekretariat urusan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

(4)   Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

 

Bagian Kedua

PPS

Pasal 23

 

(1)   Tugas ketua PPS adalah:

a.  memimpin kegiatan PPS;

b.  mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPs;

c.  mengawasi kegiatan KPPS;

d.  mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e.  menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada kepada PPK;

f.   menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau yang sesuai dengan tingkatannya;

g.  menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakiii saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir; dan

h.  melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2)   Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

(3)   Tugas anggota PPS adalah:

a.  membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;

c.  melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku; dan

d.  memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;

(4)   Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

 

Pasal 24

 

(1)   Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan dalam rapat PPS.

(2)   Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.

(3)   Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

(4)   Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

 

Pasal 25

 

(1)  Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

(2)  Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 26

 

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan

pendapat dan saran dalam rapat.

 

Pasal 27

 

(1)   Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(2)   Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

 

Pasal 28

 

(1)   Tugas sekretaris PPS adalah:

a.  membantu pelaksanaan tugas PPS;

b.  memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;

c.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan

d.  memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPS.

 

Pasal 29

 

(1)  Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2)  Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan.

(3)  Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

 

Bagian Ketiga

KPPS

 

Pasal 30

 

(1)   Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :

 

a.  memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;

b.  mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

c.  menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;

d.  memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

e.  menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan fainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS.

(2)   Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a.  memimpin kegiatan KPPS;

b.  menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas diTPS;

c.  melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d.  memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

e.  membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;

f.    mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

g.  menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;

h.  menandatangani surat suara; dan

i.    mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat.

(3)   Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a.  menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;

b.  memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai di TPS serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat;

c.  menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan

d.  memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir.

(4)   Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.

(5)   Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

 

Pasal 31

 

(1)   Tugas anggota KPPS adalah:

a.  membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan

b.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.

(2)   Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

 

Pasal 32

 

(1)   Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk ketua KPPS.

(2)   Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

 

BAB VI

ANGGARAN

 

Pasal 33

 

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran KPU dari APBN dan APBD.

 


 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 34

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 luni 2003

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM

 

 

 

WAKIL KETUA,

 

 

 

Prof.  Dr. RAMLAN SURBAKTI, MA

 

KETUA,

 

 

 

Prof.  Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN