Tidak berlebihan kiranya bila saya katakana bahwa perjalanan bangsa kita ke depan masih merupakan jalan yang terjal dan mendaki. Tantangan kita tetap cukup berat, sekalipun proses reformasi total sudah berjalan sekitar lima tahun. Kita masih saja berada dalam krisis multidimensi, walaupun beberapa hasil reformasi itu sesungguhnya untuk sebagian sudah dapat kita rasakan.

Hasil reformasi itu harus kita pertahankan agar tidak mengalami setback atau kemunduran. Hasil itu antara lain amandemen UUD 1945 yang berjalan melalui empat tahapan dengan cukup sukses. Dwifungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai kelainan demokrasi juga telah ditata kembali, sehingga seluruh anggota DPRD, DPR, dan DPD dipilih oleh rakyat pada pemilu tahun 2004 nanti.

Demikian juga sejak 1 Januari 2001 kita telah menerapkan otonomi daerah dengan cara melakukan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke provinsi, kota, dan kabupaten agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik buat seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ada ekses di sana sini dalam pelaksanaan otonomi daerah kiranya dapat dimaklumi, karena otonomi daerah merupakan praktik kenegaraan yang sama sekali baru buat kita.

Yang juga cukup jelas kita rasakan adalah berbagai kebebasan demokrasi yang sudah sama-sama kita nikmati. Lihatlah bagaimana kebebasan pers kita yang barangkali paling maju di seluruh Asia. Juga kebebasan berunjuk rasa meski terkadang terus kelewatan. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang maksimal juga telah melahirkan lebih dari 200 parpol. Tahapan politik dari apa yang dulu dinamakan sebagai ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan lain-lain, juga sudah tak ada lagi. Hal-hal di atas merupakan sebagian hasil reformasi yang perlu kita syukuri bersama.

Beberapa agenda reformasi yang belum tercapai, bahkan seperti makin jauh, adalah penegakan pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum. Korupsi tetap saja merajalela dan hukum seringkali hanya ada dalam teori dan pidato, tidak ada dalam dunia nyata.

Di samping itu kenapa pemulihan ekonomi tetap tidak kunjung tiba, pengangguran juga sangat meluas, harga-harga barang semakin sulit dijangkau oleh sebagian rakyat dan rasa aman dirasakan kurang, maka buat kebanyakan masyarakat, reformasi dianggap telah gagal. Saya yakin reformasi tidak gagal. Tetapi ia berjalan tersendat dan terantuk-antuk.

Oleh karena itulah lewat Rakernasnya yang ketiga, 9-11 Juni 2003 di Makassar, PAN meneguhkan kembali komitmennya untuk harus berjuang membawa reformasi ke pantai tujuan.

Marilah kita mencoba memikirkan beberapa agenda penting agar tujuan reformasi, yakni masyarakat Indonesia yang berketuhanan, berprikemanusiaan, bersatu-padu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dapat menjadi kenyataan. Tentu agenda penting untuk mencapai tujuan reformasi itu cukup banyak namun di antaranya dapat kita sebutkan di bawah ini:

Pertama, kita pertahankan dan perkuat NKRI sebagai pilihan akhir bangsa Indonesia. Satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang merupakan non-amandable article atau pasal yang tidak boleh diubah adalah pasal 1 ayat [1] berdasarkan pasal 37 ayat [5]. Pasal 1 ayat [1] itu berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Di tengah gelombang globalisasi dan politik hegemoni negara-negara besar, kita harus memiliki TNI yang tangguh dan Polri yang kuat. Untuk itu, kedua tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional itu memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan modern. Di samping itu, kesejahteraan para personel kedua tulang punggung bangsa itu juga harus memadai. PAN berpendapat APBN harus mengatur dengan jelas dan tegas budget untuk kedua lembaga strategis itu agar keduanya mampu mengawal kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional dari rongrongan elemen internal dan eksternal.

Kedua, kebijakan ekonomi nasional sejak Indonesia merdeka pada hakikatnya cenderung merugikan para petani sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia. PAN berpendirian bahwa tidak bijak bila petani kita tidak memperoleh perlindungan di era globalisasi dan liberalisasi dewasa ini. Negara-negara maju pun tidak malu-malu memproteksi nasib petani mereka yang bernasih sudah jauh lebih baik dari petani kita. Maka paling tidak, pemerintah Indonesia harus mengupayakan agar petani dapat menjual produknya di atas ongkos produksi yang dikeluarkan.

Ketiga, di samping petani, kaum pekerja kita juga tergolong bagian tubuh bangsa yang cukup menderita. Keum pekerja kita seolah tidak mempunyai harapan apa-apa di masa depan. Padahal hidup tanpa harapan adalah hidup yang sepi, sedih dan prihatin. Saya seringkali berpikir bagaimana merombak cara penggajian berdasarkan UMR [upah minimum regional]. Hakikatnya dengan UMR para buruh kita diharapkan sekadar masih hidup, mampu bernafas dan masih punya sisa tenaga untuk melanjutkan proses produksi saja. Mungkinkah UMR diganti dengan upah maksimum yang dapat diberikan para majikan dengan menjadikan komponen upah sebagai bagian terpenting dari proses produksi? Agar burtuh kita tak menjadi sekadar alat produksi yang dieksploitasi habis-habisan oleh para pemilik modal?

Keempat, sejak dulu sampai sekarang belum ada pemerintah yang benar-benar memiliki kemauan politik untuk memberantas korupsi. PAN berkeyakinan ada kolusi misterius antara para pelaku korupsi kaliber kakap dengan para penegak hukum. Namun bila ada keberanian, kelugasan dan ketegasan, memberantas korupsi bukanlah perkara mustahil. Tetapi memang hanya pemerintahan yang bersih dan berani saja yang bisa memberantas korupsi.

Kelima, kita harus berusaha keras melepaskan diri dari ketergantungan luar negeri dengan mengurangi utang luar negeri secara bertahap. Kita telah menjadi bangsa yang kecanduan hutang. Indonesia dikenal dunia sebagai beggar nation atau bangsa pengemis. Bangsa musafir yang kesana kemari menengadahkan tangan minta utang pada bangsa-bangsa lain. Mentalitas utang harus segera diakhiri. Ini bukan retorika. Hampir semua ahli ekonomi yang saya tanya mengatakan kita dapat secara bertahap mengakhiri utang luar negeri. Kuncinya, lagi-lagi, adakah kemauan itu?

Keenam, industri yang hampir-hampir tak memerlukan modal dan teknologi canggih tapi cenderung kita lupakan adalah industri pariwisata. Fakta yang menarik adalah bahwa bahkan di negara-negara maju, penghasilan nomor satu yang mereka peroleh adalah hasil dari pariwisata. Sedangkan industri otomotif hanyalah nomor dua. Indonesia dengan keindahan alamnya yang sulit ditandingi oleh negara mana pun, dengan keragaman budaya, seni, adat istiadat dan penduduk yang ramah tentu dapat menjadi obyek wisata dunia yang sangat menguntungkan. Saya yakin sebagian energi nasional kita harus kita arahkan ke sana.

Ketujuh, kita harus berusaha bersama untuk memantapkan kehidupan demokrasi dengan memberantasn segala bentuk diskriminasi. Sebagai bangsa besar, rujukan kita sangat jelas, sang saka merah putih, ideologi dan falsafah negara Pancasila serta semboyan Bhineka Tunggal Ika. Di dunia ada dua contoh cara mengelola kemajemukan suatu bangsa. Yang satu gagal, yang satu lagi berhasil. Uni Soviet akhirnya bubar karena membiarkan kehidupan yang serba diskriminatif. Sedangkan Amerika Serikat tetap kokoh karena kemampuan mengelola kemajemukan secara cerdas. Kemajemukan tanpa diskriminasi dapat menjadi sumber kekuatan. Sebaliknya kemajemukan disertai diskriminasi [agama, suku, ras, jenis kelamin, dan sebagainya] akan berakhir dengan kehancuran.

Kedelapan, masa depan bangsa kita tergantung pada pemuda zaman sekarang. Pepatan Arab menyatakan ”Syubbanul yaum, rijaalul ghad” Sungguh mengerikan bila kita menyaksikan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu anak-anak muda yang telah menjadi korban narkoba. Hakikatnya narkoba telah membunuh generasi muda bangsa Indonesia. Kita harus mencontoh ketegasan negara tetangga dalam menanggulangi meluasnya penggunaan narkoba. Di Singapura dan Malaysia seorang yang terbukti memiliki beberapa gram dedah langsung dihukum mati. Tidak peduli dia warga negara atau orang asing. Di negara kita, produsen berkwintal-kwintal ekstasi dibiarkan hidup tanpa eksekusi. Alangkah memprihatinkannya.

Kesembilan, sebagian pemimpin dan rakyat kita dewasa ini sesungguhnya sedang melakukan ecocide atau membunuh lingkungan alam, antara lain dengan merusak secara nyaris total hutan-hutan kita. Penebangan hutan [illegal logging] hutan kita dari hari ke hari semakin menggila. Jumlah penebangan liar selama dua tahun [2001-2002] sama jumlahnya dengan yang terjadi 15 tahun sebelumnya. Bila tidak segera dihentikan, pada 2010 seluruh hutan kita akan menjadi padang ilalang dengan segala implikasinya. Khazanah flora Indonesia, termasuk keragaman aneka unggasnya akan punah untuk selamanya. Untuk mencegah itu diperlukan program mendesak untuk: [1] restrukturisasi HPH secara menyeluruh; [2] reboisasi intensif dan ekstensif di bawah tekanan waktu yang mungkin sudah tak memihak kita lagi; dan [3] mencegah sungguh-sungguh kebakaran hutan yang selama ini pasti terjadi setiap tahun yang telah menjatuhkan citra bangsa di dunia internasional.

Kesepuluh, untuk memperkokoh persatuan dan kerukunan nasional kita harus terus mengupayakan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu memang mengandung banyak agenda. Antara lain kita harus dapat menyelesaikan dengan arif dan adil jutaan anak-anak bangsa yang di luar kemampuan mereka terlahir menjadi anak para aktivis PKI di tahun 1960-an. Saya yang pada tahun 1965 masih berusia muda, apalagi belum lahir, tentu harus mendapat hak-hak warga negara mereka secara penuh. Tidak masuk akal bila mereka harus menanggung dosa politik warisan.

Sedangkan konflik antar agama di Maluku dan Maluku Utara kini sudah nyaris usai. Perlu diupayakan rebuilding dua wilayah itu dari segi sarana fisik, pemukiman, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Serta pemulihan kerukunan beragama di sana yang dulu pernah menjadi contoh par excellence di dunia.

Dalam konteks Aceh, bila insya Allah GAM sudah dapat ditumpas, maka rebuilding Aceh harus sejak sekarang mulai dipikirkan. Memulihkan harkat dan martabat rakyat Aceh; memberikan kompensasi optimal terhadap kezaliman sosial dan ekonomi yang diderita rakyat Aceh selama kurun waktu yang panjang; serta tidak pernah mengulangi lagi pelanggaran HAM di tanah Aceh oleh pemerintah Jakarta, merupakan program sangat mendesak. Kita tidak boleh kehilangan tongkat berkali-kali dalam menyelesaikan penderitaan Aceh yang sebab-sebabnya sudah kita pahami bersama.

Demikian juga persoalan sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Papua [Irian Jaya] harus dipecahkan lebih dini secara tegas, arif, dan adil daripada menunggu persoalan menjadi lebih besar.

Kesebelas, kita perlu membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif bukan dengan cara yang gamang, was-was, dan kadang-kadang setengah hati tetapi dengan pola politik luar negeri yang yakin diri, tegas dan mantap. Kebiasaan melakukan internasionalisasi masalah domestik harus kita hentikan. Lepasnya Tim-Tim dari pangkuan Republik Indonesia sesungguhnya disebabkan terutama intervensi internasional yang kita undang. Berlarut-larutnya persoalan Aceh menjadi makin pelik tentu juga karena peranan eksternal yang dimasukkan secara sengaja oleh pemerintah kita. Karena itu kita praktikkan saja secara konvensional yakni masalah yang bersifat domestik kita pecahkan dengan kreativitas, kearifan, dan kewaskitaan sendiri, tanpa harus mengundang pihak asing untuk mengintervensi.

Keduabelas, sejak sekarang juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat berimplikasi keretakan nasional. Kita budayakan sikap kritis dan kreatif terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Akan tetapi semua itu harus kita lakukan secara dewasa dan bertanggung jawab. Bangsa Indonesia tak boleh retak. Bung karno sering mengingatkan bahwa a divided nation cannot stand. Sebuah bangsa yang retak ke dalam tak mungkin dapat berdiri tegak.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan sebuah cerita. Tahun lalu saya berkunjung ke Tiongkok untuk ketiga kalinya. Ketika saya dan rombongan dijamu makan malam oleh Tuan Lie Peng, mantan Perdana Menteri Cina yang kini menjadi Ketua Majelis Rakyat Cina, saya bertanya: “Apa rahasia keberhasilan RRC yang sangat mengagumkan hampir di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi”?

Tuan Li Peng menjawab singkat: “stop quarrelling, be united and work hard.” Berhenti cekcok, bersatu, dan kerja keras.

Agaknya jawaban singkat itu juga berlaku bagi Indonesia. Akhirnya marilah kita resapi firman Allah SWT: “fa inna ma’al’usri yusra, inna ma’al usri yusra”. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan [dan] beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Juga: fa idza faraghta fanshab waila rabbika farghab”. Bila engkau telah selesai dengan satu pekerjaan, segeralah bangkit kembali untuk membuat prestasi baru dan kepada Tuhanmu hendaknya engkau serahkan harapan.

Kita harus terus bergerak ke depan tanpa pernah berhenti. Seperti kata Bung Karno, for a fighting nation, there is no journey’s end. Bagi suatu bangsa yang sedang berjuang, tidak ada stasiun akhir.
Maju terus dengan izin Allah.